20 Oktober 2018

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Aliansi Parlemen Jalanan Tuntut Penyelesaian Konflik Agraria di Kaltim


Aliansi “Parlemen Jalanan” Tuntut Penyelesaian Konflik Agraria di Kaltim
Ketua Komisi II DPRD Kaltim Edy Kurniawan didampingi Sekwan Muhammad Ramadhan ketika menemui sejumlah mahasiswa yang tergabung Aliansi “Parlemen Jalanan” di depan Kantor Sekretariat DPRD Kaltim, Senin 24 September 2018 (oto: Dokumentasi)

KLIKSAMARINDA.COM - Peringatan Hari Tani Nasional, Senin 24 September 2018 merupakan moment yang paling tepat untuk mengkritisi kebijakan pemerintah terhadap sejumlah konflik agraria yang hingga saat ini masih sering terjadi.

Seperti yang dilakukan puluhan mahasiswa yang tergabung Aliansi “Parlemen Jalanan” yang melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Sekretariat DPRD Kaltim.

Korlap Aliansi “Parlemen Jalanan” Alimantan mengatakan, saat ini faktanya, ribuan kasus sengketa lahan antara petani dengan korporasi masih sering terjadi. Petani dan masyarakat adat harus berhadapan dengan aparat untuk memperebutkan lahan.

“Kasus konflik agraria dimulai 2014, sedikitnya tercatat 472 kasus diseluruh Indonesia dengan luasan wilayah mencapai 2, 860, 977 hektare. Kemudian perluasan perkebunan menempati posisi kedua yaitu 185 kasus agraria 39, 19 persen dilanjutkan oleh sektor kehutanan sebanyak 27 kasus atau 5, 72 persen, dan pertanian sebanyak 20 kasus atau 4, 24 persen,” jelasnya.

Ia menyebutkan, carut-marutnya kondisi pertanian sudah seharusnya segera diambil jalan keluar yang menguntungkan petani. Oleh sebab itu, pemerintah saat ini dinilai harus benar-benar serius menjalankan reformasi agraria sesuai dengan amanah UUD 1945 serta UU PA Tahun 1960.

“Reformasi agraria yang dimaksud adalah dimana dijamin tidak adanya konsentrasi dalam penguasaan dan pemandaatan agraria oleh segelintir orang. Hal ini juga harus didukung dengan kebijakan harga pembelian hasil produksi pertanian, tata niaga yang berpihak pada produsen kecil dan mekanisme keuangan petani yang tidak menjerat maka petani yang adil dan makmur bukan lagi kekedar cita-cita,” harapnya.

Ketimpangan kepemilikan atas penguasaan tanah yang cukup besar, sebut dia yakni sebanyak 71 persen tanah di seluruh Indonesia dikuasai oleh korporasi kehutanan. Disamping itu, 23 tanah dikuasai oleh korporasi perkebunan skala besar dan konglomerat.

Sementara, data BPS menyebutkan bahwa ketimpangan tanah di negeri ini mencapai 0, 397 persen yang berarti rata-rata petani hanya mencapai 0, 8 hektare.

“Tentu kondisi itu masih jauh dari mandate UUPA yang menghendaki keadilan kepemilikan dan penguasaan tanah di Indonesia. sebab itu kami menuntut empat hal kepada DPRD Kaltim agar dapat ditindaklanjuti, yakni melaksanakan Pasal 33 UUD 1945 dan jalankan reformasi agraria sejati sesuai dengan UUPA Nomor 05 Tahun 1960, stop perampasan lahan dan kembalikan lahan petani yang ditampas, tolak represifitas arapat terhadap gerakan rakyat, dan mendesak pemerintah untuk menyelesaikan konflik agraria khususnya di Kaltim,” ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi II DPRD Kaltim Edy Kurniawan mengatakan terkait persoalan ini Kaltim sendiri telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

“Kedua perda tersebut semangatnya untuk melindungi lahan pertanian yang semakin berkurang akibat alih fungsi lahan seperti misalnya menjadi lahan pertambangan dan sebagainya. Terlebih target untuk memenuhi kebutuhan beras di Kaltim,” katanya.

Kendati demikian, pihaknya mengakui bahwa sejauh mana efektifitas penerapan kedua peraturan daerah tersebut di lapangan masih perlu diteliti dan dikaji bersama-sama.

“Kalau ada kendala dalam penerapannya maka perlu dievaluasi,” sebutnya.

Terlepas dari itu semua, Politikus PDIP itu membuka ruang kepada para pengunjuk rasa untuk menyampaikan aspirasinya yang lebih mendalam pada rapat dengar pendapat atau hearing dengan Komisi II, Rabu 29 September 2018 mendatang.

“Silakan datang untuk berdiskusi bersama yang hasilnya nanti akan menjadi rekomendasi ke pihak terkait untuk ditindaklanjuti,” pungkasnya.(Adv)

Reporter : Afwan Zaid Husein    Editor : Dwi Hendro B.



Comments

comments


Komentar: 0