10 Desember 2018

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Berita Rekomendasi

Komisi IV DPRD Kaltim Terima Aduan Orang Tua Siswa SD 006 Samarinda


Komisi IV DPRD Kaltim Terima Aduan Orang Tua Siswa SD 006 Samarinda
Komisi IV DPRD Kaltim menerima sejum murid dan wali murid SDN 006, Samarinda Ulu, Samarinda, Jumat 21 September 2018

KLIKSAMARINDA.COM - Komisi IV DPRD Kaltim menerima sejum murid dan wali murid SDN 006, Samarinda Ulu, Samarinda, Jumat 21 September 2018. Anggota DPRD Kaltim, Rita Artaty Barito dan Jahidin menerima rombongan orang tua murid SDN 006 ini di Kantor DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda.

Dalam pertemuan tersebut, orangtua murid SDN 006 menolak rencana pemindahan sekolah ke sekolah lainnya. Pemindahan ini terkait dengan rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) untuk menggabungkan SDN 006 dan SDN 007 dalam satu bangunan. Sedangkan gedung SDN 006 akan digunakan untuk SMAN 16.

Rita Artaty Barito menegaskan pihaknya akan berusaha menjembatani antara wali murid yang protes dengan Pemprov Kaltim selaku pemilik lahan. Rita juga akan segera meminta agar keputusan Pemprov Kaltim tersebut ditinjau ulang agar keputusan yang diambil tidak merugikan salah satu pihak.

”Saya menjembatani antara massa aksi dari wali murid. Yang saya dengar ceritanya, beberapa waktu lalu bangku dan meja sampai dikeluarkan dari ruang kelas. Jelas ada kerugian yang dialami oleh siswa, baik psikologis yang dapat menimbulkan efek trauma hingga terhambatnya proses belajar dengan adanya persoalan ini,” kata Rita didampingi puluhan orangtua murid SDN 006.

/images/img_galeri/441 Komisi IV DPRD Kaltim SD 006 1.jpg

Aksi ke gedung DPRD ini digelar setelah melakukan aksi serupa di Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Timur pagi harinya. Aksi ini berkaitan dengan lahan yang di atasnya berdiri bangunan SDN 006 Samarinda Ulu merupakan aset Pemprov Kaltim. Namun, penggunaan lahan tersebut sejak awal diperuntukkan bagi sekolah dasar dimaksud melalui Hak Guna Bangunan (HGB).

Persoalan mencuat ketika Pemprov Kaltim berencana menggabungkan SDN 006 dan SDN 007 dalam satu bangunan. Dampaknya, SDN 006 harus pindah karena lahannya akan digunakan SMAN 16.

Penggabungan SDN 007 dan 006, menurut Rita, dikhawatirkan akan menimbulkan sejumlah persoalan baru terutama yang berkaitan dengan kapasitas ruang kelas yang dinilai tidak proposional dengan jumlah siswa.

“SMAN 16 awalnya hanya menumpang akan tetapi mengapa SDN 06 yang dikalahkan dan harus pindah. Sedangkan mereka sudah ada lahan sendiri,” kata Rita.

Rita mengakui, SMA/SMK merupakan tanggung jawab pemerintah provinsi. Sedangkan SD dan SMP merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota.  Kendati demikian, tidak serta merta Pemprov mengambil kebijakan yang dapat menimbulkan persoalan di tengah-tengah masyarakat.

Pihaknya akan segera menjadwalkan pertemuan dengan menghadirkan semua pihak yang terkait karena dengan duduk satu meja.

“Kita berdiskusi supaya jalan keluar terbaik yang dapat diterima semua pihak,” harap Rita.

Anggota DPRD Kaltim Jahidin menyoroti kebijakan Pemprov Kaltim yang mengambil keputusan pemindahan sekolah itu tanpa meminta persetujuan DPRD Kaltim sebagai mitra kerja. Menurut Jahidin, hendaknya sebelum mengambil kebijakan penting, Pemprov Kaltim juga harus mendengarkan pendapat banyak pihak.

”Implikasi dari kebijakan ini berkaitan erat dengan banyak orang khususnya siswa,” ujarnya. (Adv)

Reporter : Afwan Zaid Husein    Editor : Dwi Hendro B.



Comments

comments


Komentar: 0