10 Desember 2018

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Berita Rekomendasi

DPRD Kaltim: Perlu Upaya Optimalisasi Kelola Tambang Via Perusda


DPRD Kaltim: Perlu Upaya Optimalisasi Kelola Tambang Via Perusda
Dahri Yasin (Foto: KLIK)

KLIKSAMARINDA>COM - Optimalisasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) untuk menambah penghasilan asli daerah (PAD) melalui sektor pertambangan masih belum terjadi. Saat ini, DPRD Kaltim mencatat ada sebanyak 1404 Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Namun, ada 500 IUP saja yang masih beroperasi. Sementara 409 IUP di antaranya tidak beroperasi. Sebanyak 403 lampu merah, 406 masih lampu kuning.

Menurut anggota DPRD Kaltim, Dahri Yasin, jika 406 IUP itu dikelola, lebih luas dari KPC dan Berau Coal akan sangat menguntungkan daerah. Sehingga IUP tambang yang mau habis dapat diambil oleh daerah. Karena kalau sampai dilelang ke pusat, daerah tidak dapat apa-apa.

“Bayangkan kalau dikelola daerah, akan sangat menguntungkan dan tidak mengorbankan pemilik IUP,“ ujar Dahri Yasin beberapa waktu lalu.

Sebenarnya, menurut politisi Golkar ini, terhadap perusda lainnya perlu menyesuaikan mengacu pada UU Nomor 23 Tahun 2014. Saat ini, ada pula Peraturan Pemerintah (PP) 54 Tentang Badan Usaha Milik Daerah.

“Itu harus disesuaikan perubahan namanya jelas. Yang paling mendesak itu ketika UU 23 tahun 2014 telah memberikan kewenangan kepada provinsi terkait perizinan pertambangan. Justru seharusnya pemerintah harus menangkap peluang untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pertambangan. Sampai sekarang belum ada upaya,“ tandas Dahri yang juga anggota Pansus Perubahan Raperda Tentang Perusda Pertambangan Provinsi Kalimantan Timur.

Namun, upaya tersebut telah ditempuh melalui Panitia Khusus Perubahan Raperda Tentang Perusda Pertambangan Provinsi Kalimantan Timur. Namun, sesuai hasil konsultasi ke Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri RI, Panitia Khusus diminta melakukan penyesuai status badan hukum Perusda sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Panitia Khusus dalam rapat dengar pendapat dengan pemerintah menyepakati perubahan atas PERDA Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perusda Pertambangan Provinsi Kalimantan Timur yang awalnya hanya membahas perubahan terkait bunyi Pasal 20 tentang pembayaran honorarium Badan Pengawas diperluas dengan merubah nomenklatur PERDA menjadi perubahan bentuk badan hukum PERUSDA Pertambangan menjadi PERSEROAN DAERAH (Perseroda) Pertambangan Kalimantan Timur.

Terkait Perubahan Pasal 20 PERDA Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perusda Pertambangan Provinsi Kalimantan Timur, Panitia Khusus DPRD Provinsi Kalimantan Timur pada prinsipnya menyetujui revisi pasal 20 dimaksud.
Adapun perubahan bentuk badan hukum (PERDA) ini merupakan sesuatu yang wajib dilakukan, berdasarkan ketentuan perudang-undangan, yaitu UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (pasal 409) telah mencabut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan UU Nomor 05 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.

Dengan dicabutnya UU 32/2004 dan UU 05/1962 yang menjadi dasar hukum menimbang terbentuknya Perda Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perusda Pertambangan Kaltim, maka keberadaan PERUSDA Pertambangan Kaltim sudah tidak relevan dan harus dilakukan penyesuaian dengan undang-undangan yang berlaku.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD secara langsung berimplikasi terhadap pengaturan BUMD yang ada di Kalimantan Timur dari PERUSDA berubah menjadi PERSERODA atau PERUMDA, sebagaimana diatur dalam pasal 331 ayat 3 dan pasal 402 ayat 2, yakni BAB XII, BUMD Pasal 331 ayat (3) menyebutkan bahwa BUMD terdiri atas perusahaan umum daerah (Perumda) dan perusahaan perseroan daerah (Perseroda) serta BAB XXVI, KETENTUAN PERALIHAN Pasal 402 ayat (2) berbunyi BUMD yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. (UU 23/2014 disahkan 30 September 2014)

Untuk melakukan perubahan bentuk badan hukum PERUSDA Pertambangan menjadi PERSERODA, sesuai peraturan perundanga-undangan, masih harus memenuhi beberapa tahapan dan Pantia Khusus merekomendasikan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Pertama adalah pembuatan Naskah Akademik (Nasmik) Raperda Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusda Pertambangan. Kedua, pembuatan Draft Raperda Perubahan bentuk badan hukum Perusda. Ketiga, menetapkan Notaris untuk perubahan bentuk badan hukum dan penetapan Akta Pendirian dan Anggaran Dasar. Keempat, meminta keputusan RUPS atas draft Akta Pendirian dan Anggaran Dasar yang disusun oleh Notaris. Kelima, meminta RUPS untuk melakukan pencabutan atas Badan Hukum Lama. Keenam, membuat berita acara serah terima pengalihan hak dan kewajiban dari Badan Hukum Lama kepada Badan Hukum Baru pada saat pertama kali dilakukan kegiatan operasional.

“Mengingat masih dibutuhkan waktu yang cukup panjang untuk membahas perihal tersebut di atas dan masa kerja Panitia Khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan TATIB DPRD Provinsi Kaltim, maka Panitia Khusus menyatakan Pembahasan Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perusda Pertambangan “TIDAK DAPAT DILANJUTKAN” oleh Panitia Khusus. Dan Panitia Khusus merekomendasikan pembahasannya dilanjutkan oleh Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini Komisi yang membidangi (Komisi II),“ demikian laporan dari Pansus Perubahan Raperda Tentang Perusda Pertambangan Provinsi Kalimantan Timur. (Adv)

Reporter : Afwan Zaid Husein    Editor : Dwi Hendro B.



Comments

comments


Komentar: 0