17 November 2018

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Tiga Pansus DPRD Kaltim Laporkan Hasil Pembahasan, Dua Disetujui Jadi Perda


Tiga Pansus DPRD Kaltim Laporkan Hasil Pembahasan, Dua Disetujui Jadi Perda
Sidang Paripurna DPRD Kaltim ke-23, Rabu 12 September 2018

KLIKSAMARINDA.COM - DPRD Kaltim telah menyetujui penetapan dua dari raperda hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kaltim dalam 3 bulan terakhir. Kedua raperda tersebut adalah Raperda tentang perubahan atas Perda Kaltim Nomor 11 tahun 2009 tentang PT Migas Mandiri Pratama (MMP) Kaltim dan Raperda tentang Pengelolaan Perubahan Iklim Kaltim.

Khusus untuk Raperda tentang perubahan atas Perda Kaltim No. 04 tahun 2000 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah (Perusda) Pertambangan Kaltim, DPRD Kaltim menyerahkan pembahasan kepada Komisi III DPRD Kaltim.

Penyampaian hasil kerja tiga Pansus DPRD Kaltim tersebut berlangsung dalam Sidang Paripurna DPRD Kaltim ke-23, Rabu 12 September 2018.

Ketua DPRD Kaltim, HM Syahrun yang memimpin sidang paripurna menerangkan jika Raperda perubahan PT MMP disetujui dengan adanya masukan-masukan kepada Pemprov yang harus dipenuhi dan Raperda Perubahan Iklim, untuk disetujui dan disahkan menjadi Perda.

”Raperda perubahan tentang pembentukan perusda pertambangan, diserahtugaskan ke komisi terkait, dalam hal ini Komisi 3,” ujar Syahrun.

Anggota Pansus Perusda Pertambangan, Dahri Yasin saat membacakan laporan akhir pansus dalam Rapat Paripurna ke 32 di Gedung Utama, Sekretariat DPRD Kaltim menyatakan keterbatasan waktu dan masih panjangnya pembahasan prihal raperda perubahan yang dimaksud membuat pansus mengambil keputusan untuk menyerahkan pembahasan lanjutan kepada komisi yang membidangi.

Ia menyampaikan sesuai hasil konsultasi ke Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri RI, pihaknya diminta melakukan penyesuaian status badan hukum perusda sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Wakil Ketua Pansus Raperda perubahan PT MMP, Mursidi Muslim menjelaskan, perubahan raperda ini berkaitan dengan pengelolaan PI (Participing Interest) 10 persen di Blok Mahakam, yang akan dikelola oleh PT MMP. Pansus rekomendasikan, empat catatan yang harus diperbaiki.

Pertama, yaitu dalam nota penjelasan Pemerintah “PT MMP adalah BUMD yang diusulkan Gubernur untuk menerima Particing Interest Blok Mahakam.”

Kedua, perubahan atau penambahan pasal pada “Perda 11 2009” dirubah atau ditambahkan dengan Perda No 6 tahun 2014 pada Bab 7 harus dibatalkan, karena pada Perda 11 2009 Tentang PT MMP pada pasal 7 tertuliskan, laba PT MMP dan anak perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) disetor langsung secara netto ke kas Daerah. “Sudah sesuai dengan perundangan yang berlaku.

Ketiga, terdapat banyak piutang sehingga PT MMP dianggap tidak sehat. Jadi PT MMP disehatkan terlebih dahulu baru dapat menerima PI atau membuat perubahan perda yang menyatakan bahwa PT MMP menerima PI dan 80 persen hasil PI langsung disetor dalam kas daerah.

Keempat, Perda 9 2011 ini belum sesuai dengan PP 54 tahun 2017 tentang BUMD, dan diperlukan penambahan pasal di raperda untuk sistem perekrutan komisaris dan direksi yang mempunyai kompetensi yang sesuai dengan Bidang Migas.

Raperda Perubahan Iklim dinilai strategi menuju Kaltim Ramah Iklim tahun 2030 dan mewujudkan transformasi ekonomi Kaltim menuju ekonomi hijau. Raperda ini nantinya akan menjadi pedoman untuk pemda dalam upaya pembuatan regulasi terkait di wilayahnya, tentang pengelolaan perubahan iklim tersebut.

“Kami atas nama Pansus pembahasan Raperda tentang Pengelolaan Perubahan Iklim meminta pada rapat paripurna ini dapat memberikan persetujuan ditetapkannya raperda menjadi perda Kaltim di tahun 2018,” jelas Ketua Pansus Perubahan Iklim, Sarkowi V Zahry. (Adv)

Reporter : Afwan Zaid Husein    Editor : Dwi Hendro B.



Comments

comments


Komentar: 0