23 September 2018

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Berita Rekomendasi

Efek Domino Jaminan Kesehatan di Indonesia


Efek Domino Jaminan Kesehatan di Indonesia

Oleh: Ita Wahyuni, S. Pd. I (Pemerhati Masalah Sosial)

Jaminan pelayanan kesehatan yang berkualitas serta murah masih jauh panggang dari api. Dalam praktiknya, pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang diluncurkan oleh lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kerap menuai konflik. Bukan hanya dari pasien, keluhan pun datang dari penyedia layanan kesehatan.

Di Kaltim, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abdul Wahab Sjahranie (AWS) datang dengan kabar mengejutkan. BPJS Kesehatan diklaim menunggak utang atas jasa pelayanan dan obat sampai ratusan miliar rupiah.

Hitung-hitungan Direktur RSUD AWS dr Rachim Dinata Marsidi pada pertengahan Agustus, angka tertunggak berkisar Rp 200-250 miliar. Angka ini mengemuka lewat tunggakan yang belum terbayarkan mulai Februari hingga Agustus. (Kaltim. Prokol. co, 29/8/18)

Masih dalam sumber yang sama, menyebutkan piutang jasa AWS bukan hanya kepada BPJS Kesehatan. Cerita lama dari program Jamkesda menyisakan angka ratusan miliar yang belum terbayarkan. Peralihan dari jaminan kesehatan di level daerah ke skala nasional, meninggalkan tagihan yang tak sedikit dari tiga tahun lalu. Angka yang mencuat berkisar Rp 150 juta. Hingga saat ini, baru Rp 60 miliar terbayar.

Pemkot Samarinda merupakan penunggak Jamkesda terbesar di AWS. Nilai yang terklaim adalah Rp 117 miliar medio 2016 lalu. Dua mata anggaran sudah terlewat dan menyisakan Rp 45 miliar belum terbayar.

Tunggak-menunggak ini telah memberi efek berantai di dunia kesehatan. Distributor obat di ibu kota Kaltim mulai teriak kencang dikernakan tagihan pembayaran kepada banyak pabrik obat tertahan sejak Desember. Padahal, dalam sebulan kewajiban kepada banyak pabrik obat mencapai belasan miliar rupiah.

Penunggakan pabrik obat disebut satu-satunya jalan. Persediaan dana rumah sakit diprioritaskan untuk operasional (seperti listrik dan air) dan pelayanan. Selain itu, beban yang mesti dibayarkan AWS tiap bulannya tidak sedikit.

RSUD ini memiliki sekitar 2.500 sumber daya manusia. Sebanyak 900 di antaranya PNS, sekitar 1.600 sisanya pegawai BLUD. Yang berarti, sementara ratusan PNS digaji negara, ribuan pegawai BLUD merupakan beban upah rumah sakit.

Demikianlah gambaran kesulitan finansial yang harus ditanggung oleh BPJS kesehatan dan penyedia layanan kesehatan. Tentu hal tesebut akan berdampak pada kualitas pemberian jaminan dan pelayanan kesehatan. Mulai dari stok obat yang dibatasi, tenaga kesehatan yang dibayar murah hingga otak-atik memangkas penyakit yang dijamin pun menjadi opsi.

Sehingga tidak heran, jika dalam beberapa kasus ada masyarakat yang lebih memilih berbayar daripada menggunakan BPJS. Karena biasanya ketika menggunakan BPJS penanganannya lambat, antrian yang panjang, dan pelayanan yang diberikan pun seadanya. Belum lagi dengan sistem rujukan yang ribet dan terlalu banyak memakan waktu pengurusan. Jauh berbeda jika dibandingkan dengan pasien yang membayar tunai.

Kondisi inilah yang membuat kita makin miris. Kesehatan yang merupakan kebutuhan dasar yang seharusnya didapatkan secara gratis oleh setiap masyarakat justru dijadikan sebagai ladang bisnis. Sistem kapitalis telah menjadikan pelayanan kesehatan akhirnya bergeser dari orientasi kemanusiaan menjadi profit oriented.

BPJS tak lebih seperti program pengalihan tanggung jawab, dimana jaminan kesehatan yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara dialihkan menjadi tanggung jawab rakyat.

Masyarakat diwajibkan untuk saling membiayai pelayanan kesehatan di antara mereka melalui program asuransi. Jadilah hak rakyat diubah menjadi kewajiban rakyat, dan diubahlah kewajiban negara yang seharusnya menjamin hak rakyat atas kesehatan dihilangkan. Inilah bentuk kezaliman yang nyata oleh penguasa.

Berbeda dengan Islam, pelayanan kesehatan dibangun di atas paradigma bahwa kesehatan merupakan kebutuhan pokok publik tanpa membedakan ras, warna kulit, status sosial dan agama. Rumah sakit, klinik dan fasilitas kesehatan lainnya merupakan fasilitas umum yang diperlukan oleh kaum muslim dalam terapi pengobatan dan berobat.

Dengan demikian pelayanan kesehatan termasuk bagian dari kemaslahatan dan fasilitas umum yang harus dirasakan oleh seluruh rakyat. Kemaslahatan dan fasilitas umum (al-mashâlih wa al-marâfiq) itu wajib dijamin oleh negara sebagai bagian dari pelayanan negara terhadap rakyatnya. Rasulullah saw bersabda:

”Imam (Khalifah) yang menjadi pemimpin manusia, adalah (laksana) penggembala. Dan hanya dialah yang bertanggungjawab terhadap (urusan) rakyatnya.” (HR Al- Bukhari).

Imam Muslim meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW. Pun (dalam kedudukan beliau sebagai kepala negara) pernah mendatangkan dokter untuk mengobati salah seorang warganya, yakni Ubay. Saat Nabi SAW. mendapatkan hadiah dokter dari Muqauqis, Raja Mesir, beliau pun menjadikan dokter itu sebagai dokter umum bagi seluruh warganya.

Imam Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan dari Anas ra. bahwa serombongan orang dari Kabilah ‘Urainah masuk Islam. Lalu mereka jatuh sakit di Madinah. Rasulullah saw. selaku kepala negara saat itu meminta mereka untuk tinggal di penggembalaan unta zakat yang dikelola oleh Baitul Mal di dekat Quba’. Mereka dibolehkan minum air susunya sampai sembuh.

Semua itu merupakan dalil bahwa pelayanan kesehatan termasuk kebutuhan dasar bagi seluruh rakyat yang wajib disediakan oleh negara secara gratis, mudah dan tanpa diskriminasi. Tentu hal ini hanya bisa diwujudkan di bawah sistem yang telah dicontohkan oleh Nabi SAW yaitu dengan menerapkan Islam kaffah. Wallahu a’lam bishawab.

Reporter :     Editor : Klik Samarinda



Comments

comments


Komentar: 0