23 September 2018

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Berita Rekomendasi

Hingga September 2018, Mengapa APBD Perubahan 2018 Kaltim Belum Pasti?


Hingga September 2018, Mengapa APBD Perubahan 2018 Kaltim Belum Pasti?
Ketua Fraksi Golkar, Syarkowi V Zahry (Foto: KLIK)

KLIKSAMARINDA.COM - Sejumlah pertanyaan mulai muncul ketika pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kaltim 2018 belum disahkan. Misal, soal besaran serta alokasinya.

Hingga pekan kedua September 2018, DPRD Kaltim melalui Badan Anggaran (Banggar) serta Pemerintah Provinsi Kaltim melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah belum juga memastikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Pembahasan APBD Perubahan karena itu berarti belum tuntas. Padahal, pada Oktober mendatang, DPRD Kaltim akan mulai membahas APBD Murni 2019.

Beberapa persoalan menjadi penyebabnya. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry menyatakan, ada sejumlah anggaran belanja yang masih tarik ulur antara DPRD dan TAPD. Pembahasannya masih alot, terang Syarkowi, usai menghadiri Rapat Pripurna ke-23 di DPRD Kaltim, Rabu 12 September 2018.

Antara lain, pembahasan dana hibah bantuan sosial (bansos) dan anggaran untuk Sekretariat Dewan (Setwan) Kaltim. Nilai dana hibah bansos senilai Rp80 miliar. Rencana telah bergulir sejak 2016 lalu. Penganggarannya, menurut Syarkowi, karena terjadi defisit anggaran pemerintah daerah. Pemprov pun berjanji dan saat ini, masyarakat Kaltim yang pernahmengajukan menagih janji tersebut.

“Masyarakat mengeluh kepada DPRD. Kenapa hibah bansos ini tidak cair? Itu pertanyaan mereka ke DPRD,“ ujar Sarkowi.

Namun, karena adanya sejumlah program pemerintah yang diminta tetap dianggarkan yaitu proyek pembangunan infrastruktur, Pemprov Kaltim tidak juga mengamini pencairan dana hibah.

Persoalan lain yang belum menemui kata sepakat antara Banggar DPRD Kaltim dan TAPD adalah masalah anggaran Sekrtariat DPRD (Setwan) Kaltim. Setwan mengusulkan angka senilai Rp34 miliar. Namun, imbuh Owi, sapaannya, TAPD hanya menyepakati Rp10 miliar. Jumlah tersebut jauh dari kata cukup untuk membiayai kegiatan-kegiatan di DPRD Kaltim. Misal untuk reses. Di akhir tahun 2018, reses menjadi kegiatan wajib bagi setiap wakil rakyat.

“Kalau kami tidak turun ke masyarakat, itu akan jadi masalah. Bayangkan 55 anggota DPRD loh. Memang cukup besar anggarannya. Enggak cukup Rp 10 miliar. Gimana mau cukup segitu? ” ungkap Owi.

Politisi Partai Golkar itu menyatakan, TAPD memiliki alasan atas besaran alokasi anggaran untuk Setwan tersebut. Setwan dianggap setara dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain di lingkungan Pemprov Kaltim.

Secara keseluruhan disepakati anggaran untuk OPD di Pemprov Kaltim senilai Rp87 miliar. Oleh TAPD, besaran anggaran untuk puluhan OPD dan Setwan dianggap jauh berbeda. Namun, DPRD Kaltim memiliki penilian tersendiri. Setwan merupakan lembaga yang di dalamnya terdapat anggota DPRD. Artinya tidak dapat disamakan dengan OPD lainnya karena memiliki kebutuhan berbeda.

DPRD Kaltim sendiri telah menjadwalkan untuk penyelesaian penusunan draft APBD Perubahan 2018 pada 28 September 2018 mendatang. (Adv) 

Reporter : Afwan Zaid Husein    Editor : Dwi Hendro B.



Comments

comments


Komentar: 0