19 September 2018

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Berita Rekomendasi

Program Perdirjampelkes Itu Untuk Melindungi Peserta JKN-KIS


Program Perdirjampelkes Itu Untuk Melindungi Peserta JKN-KIS
dr. Manfred Himawan, SPM

KLIKSAMARINDA.COM - Beberapa waktu terakhir, timbul masyarakat yang merasa khawatir dengan Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan (Perdirjampelkes). Pasalnya, Perdirjampelkes tersebut dianggap mengurangi manfaat pelayanan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Terbitnya tiga peraturan Perdirjampelkes tersebut, yakni BPJS Kesehatan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Katarak; Nomor 3 tentang Penjaminan Pelayanan Persalinan, serta Nomor 5 tentang Penajaminan Pelayanan Rehabilitasi Medik tersebut menuai berbagai macam tanggapan muncul terkait implementasi ketiganya.

Menanggapi Perdirjampelkes, dokter spesialis mata di salah satu rumah sakit tipe A yang dan rumah sakit rujukan nasional di Kota Samarinda, dr. Manfred Himawan, SPM menjelaskan terkhusus tentang penjaminan pelayanan katarak, penjaminan pelayanan pada Perdirjampelkes sudah sesuai dengan standarisasi WHO (World Health Organization). Juga klasifikasi gangguan penglihatan yang digunakan adalah berdasarkan tajam penglihatan.

Semisal, penderita katarak dengan visus kurang dari 6/18, lanjutnya, merupakan kategori buta produktif. Artinya dengan disebut buta produktif orang tersebut sudah tidak produktif lagi meskipun di usia yang masih produktif.

"Oleh sebab itu diperlukan tindakan operasi katarak agar orang tersebut kembali produktif," katanya dikunjungi di ruang kerjanya.

Terkait penjaminan pelayanan operasi katarak dengan teknik phacoemulsifikasi, saat ini harus dilengkapi dengan sertifikasi yang dikeluarkan oleh Kelegium Oftalmologi Indonesia (KOI) bersama Persatuan Dokter Mata Indonesia (Perdami).

“Saat ini metode terbaik untuk tindakan operasi katarak adalah dengan menggunakan tehnik phacoemulsifikasi, dokter yang melakukan tindakan phacoemulsifikasi harus memiliki sertifikasi, ia mengibaratkan mengemudi mobil, driver harus memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) apalagi dengan dokter yang melaksanakan operasi, harus memiliki sertifikat yang menyatakan legal dalam melaksanakan operasi tersebut, tentu ini untuk kepentingan pasien juga,” terangnya.

Adapun soal over utilisasi karena serangan industri kesehatan di era saat ini, menurut dia, bahwa sebenarnya pasien takut mendengar kata operasi.

"Mendengar kata operasi saja tidak suka apalagi dioperasi, kalo bisa katarak dilakukan tindakan tanpa dengan operasi. Namun kenyataanya masih ada terjadi over utilisasi pada kasus katarak. Hal ini bisa saja terjadi karena mudahnya mengakses pelayanan kesehatan, atau bisa saja ada indikasi fraud disana, sehingga seorang dokter harus memiliki value kejujuran dalam menjalankan profesinya,” ungkap dr. Manfred.

Secara keseluruhan, hadirnya Perdirjampelkes adalah sebagai upaya pelaksanakan pengembangan sistem pelayanan kesehatan, sistem kendali mutu pelayanan dan sistem pembayaran pelayanan kesehatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas jaminan kesehatan.

Sehingga peserta program JKN-KIS dapat memperoleh manfaat pelayanan kesehatan yang bermutu, namun tetap memperhatiakan sustainabilitas program JKN-KIS.

“Program JKN ini baik sekali, karena banyak dari penduduk Indonesia yang tidak mampu mengidap penyakit dengan biaya tinggi, mereka sangat tertolong dengan program ini. Program ini dibiayai oleh negara dan iuran masyarakat oleh sebab itu mari kita manfaatkan dengan bijak dan bertanggung jawab," pungkasnya. (Adv)

Reporter : NR Syaian/KLIKSAMARINDA.COM    Editor : Dwi Hendro B.



Comments

comments


Komentar: 0