21 September 2018

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Berita Rekomendasi

Jatam Kaltim Minta Penggusuran Kawasan Pangan Oleh Pertambangan Jadi Isu Paslon Pilgub


Jatam Kaltim Minta Penggusuran Kawasan Pangan Oleh Pertambangan Jadi Isu Paslon Pilgub
Petani di Desa Kertabuana, Kukar, yang merenungi dampak daya rusak pertambangan batubara (Foto: Jatam)

KLIKSAMARINDA.COM - Kontestasi politik yang terjadi di Kalimantan Timur (Kaltim) telah menyampingkan perlindungan kawasan pangan yang terdapat di Desa Kerta Buana, Kutai Kartanegara (Kukar). Pasalnya, di sana telah terjadi peralihan kawasan pangan yang secara massif terjadi justru tidak menjadi perhatian pemerintah.

Penilaian tersebut muncul dari LSM Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim. Melalui rilis pada 20 Maret 2018, Jatam menyebutkan jika kawasan pertanian yang seharusnya dilindungi sebagaimana dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan justru tergusur oleh praktik pertambangan batubara.

"Jika kita melihat Desa Kerta Buana, peralihan lahan pertanian begitu massif terjadi sampai saat ini. Bahkan tidak terdapat upaya perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah dan Gubernur Kalimantan Timur dan Bupati Kutai Kartanegara," ujar Dinamisator Jatam Kaltim, I Ketut Bagia Yasa.

Namun, yang paling memperparah situasi ini, menurut Ketut, adalah ketidakperdulian pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara atas lenyapnya secara perlahan desa Kerta Buana. Pemerintah seolah membiarkan masyarakat berhadapan dengan korporasi besar dan justru pemerintah hanya menjadi negosiator atas penggusuran yang terjadi secara perlahan di kawasan Desa Kerta Buana.

Jatam menyebutkan jika ppenggusuran area pertanian oleh pertambangan batubara ini terjadi dan dilakukan oleh PT Kitadin (anak perusahaan ITM Banpu). Perusahaan ini diduga Jatam telah menjadikan warga Desa Kerta Buana sebagai buruh tani.

Praktik pertambangan batubara oleh PT Kitadin juga dinilai telah mengintimidasi ruang publik milik warga Desa Kertabuana. Pasalnya, perusahaan tambang batubara ini diduga telah membuang lumpur tambang di kawasan pertanian, melakukan penggalian yang tidak memiliki jarak dengan lahan pertanian, serta menggali pada hulu dan hilir sungai. Bahkan PT Kitadin yang merupakan perusaahaan milik asing yaitu negara Thailand telah berhasil membuat lahan pertanian atau sawah menjadi kawasan berbahaya.

"Hilangnya kawasan pertanian telah membuat Desa Kerta Buana menjadikan warganya buruh tani sebanyak 1.468 jiwa sebagai buruh tani karena kawasan pertanian yang masih tersisa sampai saat ini (2018) kurang dari 145 ha," tandas Ketut.

Jatam Kaltim juga menyoroti ajang politik praktis pada Pilgub Kaltim justru tidak membuat satu pun calon gubernur dan wakil gubernur (Cagub-Cawagub) yang memiliki misi penyelamatan kawasan transmigrasi.

"Sangat miris melihat hal tersebut, selain desa dikenal dengan desa seniman desa Kerta Buana juga dikenal sebagai desa yang memiliki lumbung pangan yang sangat melimpah, bahkan hampir 90% masyarakat yang bertahan di Desa Kerta Buana dulunya merupakan petani," ujar Ketut.

Sulitnya memperoleh beras dan tingginya kebutuhan pasar atau konsumen tidak menjadikan perlindungan kawasan pertanian di Desa Kerta Buana sebagai kawasan yang penting untuk dilindungi. Jatam melihat jika pemerintahan saat ini terlalu banyak bermimpi dalam membicarakan masalah ketahanan pangan dan lumbung pangan, karena perlihan fungsi kawasan pertanian pangan justru dengan sengaja dibiarkan mengalami alih fungsi.

"Pertambangan yang tidak memiliki jarak dengan kawasan pertanian mengakibatkan sawah lngsor dan membahayakan petani maupun anak-anak untuk berada di dekat loakasi yang akan menjadi longsor. Jarak pertambangan yang seharusnya 500meter dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2012 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup hanya menjadi jargon tidak berguna karena PT Kitadin tetap secara massif melakukan penambangan bahkan mengalihkan lahan pertanian dan permukiman menjadi kawasan pertambangan. Lebih tepatnya regulasi gagal paham dalam melindungi konsep ruang bagi masyarakat sipil dianggap biasa di Provinsi Kalimantan Timur," ujar Ketut.

Berdasarkan hal tersebut, warga mendesak agar pemerintah bergerak:
1. Menuntut Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Melakukan pencabutan Izin Lingkungan PT Kitadin yang di keluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Kartanegara karena memberikan implikasi buruk bagi lingkungan yang terdapat di Desa Kerta Buana dan telah melanggar ketentuan jarak aktivitas pertambangan minimal 500 meter berdasarkan Pemen LH No. 4 Tahun 2012;
2. Memerintahkan agar ESDM dan Gubernur Kalimantan Timur mencabut Izin Usaha Pertambangan PT Kitadin Surat Keputusan Bupati No. 540/017/IUP-OP/MB-PBAT/I/2011 karena memberikan implikasi buruk dan melakukan penggusuran kawasan permukiman dan kawasan pertanian, serta terindikasi Izin Lingkungan PT Kitadin tersangkut kasus Pidana Korupsi yang melibatkan mantan bupati non aktif Rita Widyasari terkait dengan izin lingkungan yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Mendesak agar Gubernur Kalimantan Timur menghentikan dan mendesak untuk memulihkan kawasan permukiman, Kawasan Pertanian, Irigasi Petani yang dihilangkan oleh PT Kitadin.
4. Menuntut agar kementrian transmigrasi dan tata ruang memberikan ultimatum kepada pemerintah Kalimantan Timur agar melindungi kawasan pertanian pangan dan kawasan transmigrasi sebagai kawasan yang seharunya dilindungi sebagaimana mandate dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Kawasan Pangan Berkelanjutan.
5. Menjadikan visi dan misi penyelamatan kawasan pangan dan transmigrasi sebagai visi dan misi bagi Paslon Cagub-Cawagub di kontestasi politik di 2018. (*)

Reporter : NR Syaian/KLIKSAMARINDA.COM    Editor : Dwi Hendro B.



Comments

comments


Komentar: 0