23 Juni 2018

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Berita Rekomendasi

Konsultasi Raperda Perubahan Iklim, DPRD Kaltim Datangi P3SEKPI


Konsultasi Raperda Perubahan Iklim, DPRD Kaltim Datangi P3SEKPI
Kunjungan Pansus Pengelolaan Perubahan Iklim Kaltim DPRD Kaltim saat berkunjung ke kantor Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Kebijakan dan Perubahan Iklim (P3SEKPI), Jumat, 9 Maret 2018

KLIKSAMARINDA.COM - Pansus DPRD Kaltim terus berupaya melakukan pendalaman terhadap penyusunan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang Pengelolaan Perubahan Iklim Kaltim. Salah satu upaya yang ditempuh DPRD Kaltim adalah melakukan konsultasi dan pembahasan raperda tersebut ke Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Kebijakan dan Perubahan Iklim (P3SEKPI), Bogor.

Rapat konsultasi tersebut berlangsung Jumat, 9 Maret 2018 di Kantor P3SEKPI, Bogor. Ketua DPRD Kaltim, HM Syahrun bersama anggota DPRD Kaltim lainnya, seperti Rusianto, Jahidin, Ferza Agustia, dan anggota DPRD Kaltim lainnya mendapatkan sambutan dari Agus Harya Setyaki selaku Plh. Kepala P3SEKPI.

Kunjungan anggota DPRD yang merupakan anggota Pansus Pembahasan Raperda Prov Kaltim tentang Pengelolaan Perubahan Iklim Kaltim bertujuan untuk melakukan studi komparasi tentang kebijakan dan pengelolaan perubahan iklim.

“Tiga hal penting yang didiskusikan adalah kebijakan terkait perubahan iklim, sanksi yang mungkin dapat diterapkan dalam rangka memotivasi pelaksanaan Perda, dan penerapan Kaltim sebagai pilot project penurunan karbon dapat memengaruhi Raperda. Banyak yang kami diskusikan guna menyempurnakandraft raperda yang saat ini tengah dibahas Pansus,“ ujar HM Syahrun.

Atas dasar tersebut, pihak P3SEKPI menyampaikan sejumlah masukan dan saran yang diwakili oleh Agus Harya Setyakidisertai sejumlah peneliti P3SEKPI.

Antara lain, saat ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menerbitkan Permen terbaru terkait perubahan iklim, yaitu P.71, P.72, dan P.73 Tahun 2017.

Selain itu, Agus menyampaikan jika insentif dan pendanaan perubahan iklim dapat dimasukkan dalam Raperda. Pasalnya, menurut Agus, insentif sangat diperlukan karena banyak stakeholder yang telah mengembangkan kawasan di Kaltim (perlu kejelasan benefit sharing).

Agus juga menyatakan jika Raperda nantinya dapat memuat isu-isu global yang tidak hanya isu kehutanan. Pun, Pemprov Kaltim disarankan melegitimasi lembaga DDPI yang telah dibentuk agar pembiayaan dan aktivitasnya lebih lancar.

Dalam kesempatan tersebut, Agus juga memberikan masukan agar indikator makro dipertajam pada konsultasi publik dan perlu dijelaskan secara transparan di Kaltim.

Indikator lainnya yang perlu dipertajam adalah ketahanan ekonomi karena belum memunculkan aspek biofisik, sosial, dan dampak terhadap masyarakat.

Agus menambahkan, usai pilgub Kaltim, raperda yang nantinya disahkan juga memerlukan aturan peralihan apabila Perda tidak dijalankan oleh gubernur terpilih selambat-lambatnya 2 tahun dan memasukkan peran swasta untuk mendukung penurunan emisi. (Adv)

Reporter : Afwan Zaid Husein    Editor : Dwi Hendro B.



Comments

comments


Komentar: 0