15 Desember 2018

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Berita Rekomendasi

Komisi IV Dukung Penerapan Regulasi Terkait Bahaya Pornografi, LGBT, dan Miras


Komisi IV Dukung Penerapan Regulasi Terkait Bahaya Pornografi, LGBT, dan Miras
Komisi IV DPRD Kaltim menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Aliansi Perempuan Samarinda, Senin, 12 Maret 2018.

KLIKSAMARINDA.COM - Menanggapi adanya isu terkait bahaya pornografi, LGBT, dan miras, Komisi IV DPRD Kaltim menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Aliansi Perempuan Samarinda, Senin, 12 Maret 2018. Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Rusman Yakub, bersama anggota DPRD Kaltim lainnya, yaitu Siti Qomariah langsung menemui perwakilan Aliansi Perempuan Samarinda di Kantor DPRD kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, sekitar pukul pukul 12.00-13.30 WITA.

Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kaltim, RUsman Yakub menyatakan, pihaknya berpandangan dan keprihatinan yang sama mengenai permasalahan yang saat ini dihadapi seperti pornografi, LGBT, dan miras.

Komisi IV memberikan sambutan yang baik dan siap merumuskan regulasi yang tepat untuk menyikapi permasalahan sosial yang kini marak terjadi.

"Kami berharap adanya kerja sama yang lebih sinergis antara pemerintahan terkait dan masyarakat dalam menghadapi permasalahan sosial yang mendegradasi moral bangsa sesuai dengan perannya," ujar RUsman.

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan aliansi menyampaikan pandangan, tuntutan, dan saran mengenai penyikapan yang perlu diberikan oleh pemerintah terkait bahaya pornografi, LGBT, dan miras. Perlu adanya kerja sama dari berbagai pihak.

Seperti pemaksimalan pendidikan dalam tatanan keluarga dan sekolah, media yang memberikan konten-konten yang sehat, pemerintah dengan alat kuasanya dalam mengontrol negara, dan masyarakat yang lebih luas untuk menciptakan lingkungan yang aman dan memberikan pengaruh baik bagi generasi muda demi masa depan bangsa.

Dalam hal ini, sebagai masyarakat berdemokrasi, Aliansi Perempuan Samarinda menyampaikan beberapa tuntutan yang patut untuk dijadikan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan oleh pemerintah, sebagai berikut:

1. Optimalisasi UU Pornografi sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memberantas pornografi di Indonesia

2. Memberikan fasilitas dalam melakukan upaya preventif untuk kasus kekerasan perempuan dan anak yang masih marak terjadi hingga hari ini

3. Sebagai masyarakat yang menganut nilai-nilai Pancasila, agama, dan norma, kami menolak perilaku dan pergerakan LGBT di Indonesia

4. Pemerintah memberikan ketegasan dalam penolakan LGBT yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, agama, dan norma di masyarakat.

5. Pemerintah memaksimalkan peran dalam upaya preventif dan kuratif bagi permasalahan LGBT.

6. Miras dan sejenisnya dilarang peredarannya, tidak hanya sekadar diawasi atau dikendalikan karena mengingat efek merusak secara biologis maupun psikologis hingga berdampak pada moral bangsa. (Adv)

Reporter : Afwan Zaid Husein    Editor : Dwi Hendro B.



Comments

comments


Komentar: 0