19 September 2018

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Berita Rekomendasi

Nah, Lima Jenderal Aktif TNI Polri Yang Mencalonkan di Pilkada Diawasi Bawaslu


Nah, Lima Jenderal Aktif TNI Polri Yang Mencalonkan di Pilkada Diawasi Bawaslu
Ilustrasi

KLIKSAMARINDA.COM - Kapolda Kaltim, Jenderal Polisi Safarudin menjadi salah satu jenderal aktif kepolisian yang dikabarkan akan mencalonkan diri dalam ajang Pilkada. Safarudin dikabarkan akan maju sebagai Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) pada Pemilu 2018 mendatang.

Selain Safarudin, dari institusi Polri ada pula nama Kepala Korps Brimob Polri, Inspektur Jenderal Murad Ismail di Pilkada Provinsi Maluku, Wakil Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, Inspektur Jenderal Anton Charliyan untuk pemilihan Gubernur Jawa Barat, dan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Inspektur Jenderal Paulus Waterpauw, yang akan maju dalam pemilihan Gubernur Papua.

Jenderal aktif lainnya adalah dari TNI, yakni Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat TNI, Letnan Jenderal Edy Rahmayadi. Edy dikabarkan akan ikut dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menangkap konteks tersebut sebagai fenomena politik yang tengah berkembang di masyarakat Indonesia saat ini. Karena itu, Bawaslu akan mengawasi fenomena para jenderal aktif polisi dan TNI yang siap turun di ajang Pilkada 2018.

Mereka dikhawatirkan akan memobilisasi massa, dengan jabatan yang diembannya saat ini.

"Posisi kami tentu untuk melakukan pengawasan kepada aturan yang terlibat dan tidak, apa mereka harus mundur atau tidak," kata Komisoner Bawaslu, Mochammad Afifudin, dalam diskusi politik di D'Hotel, Jakarta, Selasa 26 Desember 2017, seperti dirilis Liputan6.

Menurut dia, Bawaslu akan melakukan klarifikasi, bila mengendus dugaan di atas. Pihaknya siap menyampaikan pemberitahuan bila para jenderal aktif tersebut berpotensi menyalahgunakan jabatannya.

"Orientasi kita lakukan adalah pencegahan, ketika ada proses seperti jalan sehat mengakusisi massa dan diduga ada orang yang mau mencalonkan diri. Kami sampaikan akan menyurati, menyampaikan bahwa ini akan berpotensi untuk disalahgunakan, meski untuk penindakannya memang saat pencalonan," jelas Afif. (*)

Reporter : Liputan6    Editor : Dwi Hendro B.



Comments

comments


Komentar: 0