21 Juli 2018

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Berita Rekomendasi

Aliansi Parlemen Jalanan Kaltim Tuntut Pemerintah Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM dan Korupsi


Aliansi Parlemen Jalanan Kaltim Tuntut Pemerintah Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM dan Korupsi
Aksi Aliansi Parlemen Jalanan di Samarinda (Foto: Ist)

KLIKSAMARINDA.COM - Aliansi Parlemen Jalanan (APJ) Kaltim menggelar aksi unjuk rasa menuntut pemberantasan korupsi di Kalimantan Timur (Kaltim). Aksi berlangsung Selasa, 11 Desember 2017 di Simpang Empat Lembuswana, Samarinda.

Menurut APJ, korupsi sama dengan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Dalam rangka peringatan anti korupsi dan hari HAM Nasional, APJ berbicara tentang konsep HAM dan antikorupsi.

"Memang sangat sulit dipisahkan. Hal ini karena memiliki keterkaitan yang saling mengikat, mengingat kasus yang hari ini terjadi sangatlah memperihatinkan dan juga selelu berkaitan," ujar Koordinator Aksi, Saipul.

Menurut Saipul, kasus korupsi dan pelanggaran HAM di Indonesia secara historis seakan sudah mendarah daging. Praktek gratifikasi, suap menyuap, sampai kasus korupsi sudah menjadi rahasia pubik yang seolah-olah sedang dibangga-banggakan di negeri ini.

"Sedangkan bicara tentang HAM ini lebih nyata kita lihat pembantainan terjadi, perampasan lahan, penggusuran, bahkan sampai pengkerdilan hak hak rakyat kecil dari segi sosial, politik. Bahkan budaya pun pernah terjadi di negeri ini. Lucunya hal ini sangat sulit dituntaskan oleh pemerintah sebagai pengatur jalannya repubik ini yang seakan akin menutup mata dengan hal ini," ungkap Saipul.

Saipul menyebutkan sejumlah kasus pelanggaran HAM dan korupsi yang terjadi di Indonesia yang belum tuntas. Antara lain, kejahatan genosida tahun 1965, penembakan aktivis 1998 dan lain-lain. Tercatat sampai 1.300 lebih kasus pelanggaran HAM berat dari tahun 1965 sampai 2005 yang sampai saat ini tak mampu terselesaikan.

Lain halnya dengan korupsi dari tahun 2014 sampai 2015 saja di Mahkamah agung sudah tercatat 803 kasus dan bahkan terus meningkat setiap tahunnya, mulai dari kasus korupsi, suap sampai gratifikasi marak terjadi dari pemerintah daerah sampai pemerintah pusat.

Padahal, di tahun 2014, Joko Widodo presiden pada saat itu berjanji untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM dan korupsi di masa lampau. Namun sampai saat ini tak satu pun kasus pelanggaran HAM besar selesai.

Di kaltim sendiri praktik perampasan lahan di Muara Jawa, Jembayan Tengah, sampai yang terbaru yaitu perampasan lahan di Lempake merupakan bentuk nyata dari lemahnya penegakan HAM di negeri ini. Lain halnya dengan praktek korupsi di Kaltim sendiri juga sangat luar biasa maraknya korupsi di Kaltim tercatat diterdapat 1.254 kasus korupsi dari 40 ribu kasus yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Namun, lagi-lagi pemerintah seolah-olah mengenggap ini adalah hal yang wajar-wajar saja," ujar Saipul.

APJ mengutuk keras para pelanggar HAM dan koruptor di Indonesia, khususnya di Kaltim. Karena itu, APJ menuntut pemerinah agar menuntaskan kasus HAM di masa lalu, menolak komersialisasi pendidikan, menangkap dan mengadili penjahat agraria di Kaltim, serta menuntaskan kasus korupsi di Indonesia. (*)

Reporter : NR Syaian/KLIKSAMARINDA.COM    Editor : Dwi Hendro B.



Comments

comments


Komentar: 0