21 November 2017

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Berita Rekomendasi

Nah, Perusahaan Tambang Batubara di Kaltim Ini Nakal, Belum Bayar Jamrek Milyaran Rupiah


Nah, Perusahaan Tambang Batubara di Kaltim Ini Nakal, Belum Bayar Jamrek Milyaran Rupiah
Area pertambangan batubara milik PT Kimco di Kutai Kartanegara (Foto: Ist)

KLIKSAMARINDA.COM - Perusahaan tambang batubara yang beroperasi di Kutai Kartanegara (Kukar) Kalimantan Timur (Kaltim), PT. Kimco Armindo, belum membayar jaminan reklamasi (jamrek) sebesar Rp6 miliar lebih. Padahal, PT Kimco telah beroperasi sejak 2004 silam,

Hingga 2017, perusahaan tambang batubara yang berkantor di Samarinda itu, hanya membayar besaran jamrek Rp2 miliar dari total yang harus dibayarkan sebesar Rp8 miliar lebih.

Hal itu terungkap setelah lembar berita acara verifikasi dokumen jaminan reklamasi bocor ke publik. Dalam salinan berita acara yang diterima media ini disebutkan, PT Kimco memulai aktifitas pada 2004 dengan menyetor jaminan reklamasi sebesar Rp663.807.997.

Namun, tahun berikutnya, Kimco mulai mengabaikan kewajiban membayar reklamasi. Berita acara itu mengungkap, perusahaan itu memiliki kewajiban menyetor dana sebesar Rp 2,6 miliar pada tahun 2005.

Hal sama juga terjadi di 2006. Perusahaan itu abai menyetor dana sebesar Rp 1,6 miliar

Verifikasi yang dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemprov Kaltim itu merujuk pada dokumen rencana reklamasi yang dipegang oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dalam verifikasinya, Pemprov merinci bahwa Kimco memiliki piutang ke negara sebesar Rp7,063 miliar.

Sekretaris Laskar Anti Korupsi Indonesia Kaltim, Didit Haryadi menyebutkan, pihaknya menyayangkan masih ada perusahaan yang mengabaikan kewajiban penting itu. Menurutnya, di tengah proses pemberantasan korupsi yang semakin kencang, ilegal minning dan izin pertambangan seharusnya juga diperketat, jamrek kemudian jadi persoalan.

Pemprov, dalam hal ini Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan pembiaran kepada perusahaan tambang nakal yang sampai hari ini masih beroperasi di Desa Segihan, Kutai Kartanegara.

“Mereka nakal karena mengabaikan proses reklamasi lingkungan senilai Rp7 miliar lebih,” katanya. (*)

Reporter : Rangga    Editor : Dwi Hendro B.



Comments

comments


Komentar: 0