18 Oktober 2017

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Berita Rekomendasi

Sengketa Agraria di Kukar, Komisi I DPRD Kaltim Segera Panggil PT PKU I


Sengketa Agraria di Kukar, Komisi I DPRD Kaltim Segera Panggil PT PKU I
Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Zain Taufiq Nurrohman

KLIKSAMARINDA.COM – Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) akan memanggil pihak PT PKU I, Pemkab Kukar, Pemprov Kaltim dan Petani dalam satu meja perundingan. Hal ini dijelaskan Ketua Komisi I, Zain Taufiqurahman kepada KlikSamarinda 9 Oktober 2017 di ruangan kerjanya, Gedung E, komplek DPRD Kaltim, Karang Paci, Samarinda, Kaltim.

Menurutnya, persoalan konflik agraria di Kaltim seiring mengemuka dengan penetrasi korporasi industri perkebunan. Persoalan perizinan batas-batas lahan kerap dijumpai dan menimbulkan perselisihan antara petani dan perusahaan.

Jika persoalan ini tidak diselesaikan dengan benar, maka investor akan enggan berinvestasi di Bumi Etam.

“Kami akan panggil seluruh pihak yang berkepentingan untuk menyelesaikan persoalan petani tiga Kecamatan di Kukar. Segera kami akan panggil untuk berdialog bersama,” ujar Zain sapaan.

Arah ekonomi baru Kaltim pasca tambang adalah mengoptimalkan energi terbarukan. Namun permasalahan di lapangan tak dapat dilihat sebelah mata dan mesti diselesaikan dengan menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan.

“Sudah saya pelajari kasus ini, indikasi penyerobotan lahan milik petani oleh perusahaan tampak sekali,” imbuh dia.

Sebagai daerah tropis, Provinsi Kaltim memiliki wilayah geografis yang subur. Berbagai kebijakan pun hadir untuk mengolah dan mendapatkan keuntungan bagi kepentingan public. Berbagai macam “resep” mujarab dari mulai produk hukum dan dukungan pengembangan industry perkebunan terus dipasok.

Menurut data LSM Yayasan Bumi Kaltim, laju deforestasi hutan di Kaltim akibat pembukaan lahan perkebunan sawit, pertambangan dan permukiman. Pemerintah daerah terlambat berhitung akan kerusakan lingkungan dan rusaknya habitat satwa di hutan.

Pengawasan dan pengendalian yang tidak dapat dilakukan Pemerintah Daerah (Pemda) Kaltim dan Pemkab Kukar turut pula merugikan masyarakat yang sejak lama hidup disekitannya.

Seperti yang dialami masyarakat di tiga Kecamatan wilayah Kukar, yakni Kecamatan Muara Jawa, Sanga-Sanga dan Loa Janan. Lahan pertanian secara turun temurun telah berpindah tangan kepada perusahan. Kondisi di lapangan tidak benar-benar diperhatikan pemerintah akan munculnya permasalahan antara petani dan perusahaan.

“Yang salah pemerintah daerah, kenapa asal aja memberikan izin,” ujar Zain.

Menurut politisi PAN itu, mestinya pemerintah daerah tidak berpatokan terhadap hitung-hitungan data di atas kertas. Lebih dari itu pemda wajib terjun ke lapangan. Hal ini memastikan data administrasi sejurus dengan kenyataan di lapangan.

“Kalau di Kukar itu, kan sudah puluhan tahun digarap petani, mestinya jadi hak milik petani, kan? Tapi ini, kan gak. Modal satu kertas tanda tangan pejabat, sudah bisa punya tanah. Yang begini ini kan harus di evalusi,” timpalnya lagi. (Adv)




Comments

comments


Komentar: 0