25 November 2017

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Berita Rekomendasi

Anggota DPRD Kaltim Minta Rusmadi Legowo Mundur Dari Jabatan Sekprov


Anggota DPRD Kaltim Minta Rusmadi Legowo Mundur Dari Jabatan Sekprov
Anggota DPRD Kaltim, Safrudin

KLIKSAMARINDA.COM - Desakan untuk mundur terhadap pejabat negara yang mencalonkan diri sebagai gubernur, bupati, dan walikota datang dari pelbagai elemen masyarakat semakin gencar.

Sementara itu, Pemerintah Pusat melalui Menteri Dalam negeri, sudah menyatakan jika pejabat publik yang maju dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 mendatang bisa melepas jabatannya terlebih dahulu, agar proses pemerintahan dan pelaynana masyarakat tidak terganggu.

Hal ini menyusul banyaknya kabar kalau beberapa Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi siap maju di Pilkada 2018.

"Kalau Sekda Jawa Barat mau nyalon ya boleh. Hak warga negara. Tapi mundur dong dari Sekda," kata Tjahjo Kumolo, Mentri dalam Negeri usai diskusi 'Manajemen Komunikasi Pemerintah di Era Digital' di Kota Bandung, Selasa 22 Agustus 2017.

Menurut Tjahjo, setelah namanya tercatat KPU sebagai calon dalam pilkada, maka Sekda harus benar-benar mundur dari jabatannya. Kemudian, kepala daerah, baik gubernur maupun bupati/walikota dapat mengajukan rekomendasi nama pejabat pengganti ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Bagaimana dengan di Kalimantan Timur (Kaltim), khususnya saat pejabat seperti Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim, Rusmadi maju dan diketahui publik telah mendaftarkan diri sebagai bakal calon gubernur Kaltim 2019 kepada sejumlah partai politik?

Permintaan agar Rusmadi mundur datang dari legislator Karang Paci, DPRD Kaltim, Safrudin. Anggota DPRD Kaltim dari Fraksi PKB ini sepakat meminta Rusmadi mundur dari posisi Sekprov ketika menyatakan diri maju dalam kancah Pilgub Kaltim.

Menurut Safrudin, ketika Rusmadi mendaftarkan diri sebagai bakal calon Gubernur Kaltim, kegiatan pemerintahan kemungkinan akan terganggu.

"Pejabat baik provinsi, kabupaten/kota, yang ingin maju mencalonkan sebagai gubernur bupati dan walikota diminta untuk legowo mengundurkan diri. Karena sangat sulit bagi sekda atau sekprov membagi tugas-tugasnya dan tak mungkin untuk dihindari adalah penggunaan fasilitas negara. Selayaknya Pak Sekprov harus segera mengundurkan diri," ujar Safrudin. (*)




Comments

comments


Komentar: 0