25 November 2017

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Berita Rekomendasi

DPRD Kaltim Gelar Uji Publik Raperda Disabilitas, Ada Penerjemah Bahasa Isyarat Resmi


DPRD Kaltim Gelar Uji Publik Raperda Disabilitas, Ada Penerjemah Bahasa Isyarat Resmi
Penerjemah bahasa isyarat resmi, Rima (kanan), saat menerjemahkan paparan pemateri dalam gelar Uji Publik DPRD Kaltim tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kaltim Tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas, Senin 21 Agustus 2017 di Hotel Bumi Senyiur Samarinda (Foto: Dokumentasi)

KLIKSAMARINDA.COM - Ada pemandangan berbeda saat gelar Uji Publik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kaltim Tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas, Senin 21 Agustus 2017 di Hotel Bumi Senyiur Samarinda.

Ya, jika biasanya dalam uji publik pada umumnya hanya menggunakan MC, maka kali ini hadir seorang penerjemah bahasa isyarat resmi.

Menurut Ikhsan dari Yayasan Penyandang Disabilitas Borneo Kaltim, dalam uji publik yang digelar Komisi IV DPRD Kaltim tersebut, hadir seorang penerjemah bahasa isyarat resmi. Dalam istilah khusus, Bahasa Isyarat Indonesia (Bisindo).

Nah, apa peran penerjemah bahasa isyarat tersebut?

"Untuk disabilitas tuna rungu (tuli). Itu Mbak Rima. Dia non-disabilitas," ungkap Ikhsan kepada KlikSamarinda.

Saat Uji Publik Raperda di Hotel Bumi Senyiur Samarinda, tersebut hadir jajaran anggota DPRD Kaltim beserta pejabat Pemprov Kaltim.

Pun, tak ketinggalan, para penyandang disabilitas di Kaltim. Karena itu, peran penerjemah menjadi penting dalam acara tersebut karena turut hadir para penyandang tuna rungu (tuli).

Saat ini, menurut Ikhsan, data sementara, penyadang disabilitas (pendis) di Kaltim mencapai 1.517 orang.

Namun, kepedulian masyarakat kepada para penyandang disabilitas ini menurut Ikhsan masih kurang.

"Di negeri ini, hanya sedkit orang-orang pintar/intelek/pejabat2, yang memliki mindset/konsep yang berpihak kepada penyandang disabilitas. Padahal, 72 thn RI merdeka tapi disabilitas belum merasakan sepenuhnya merdeka. Masih saja ada hak-hak disabilitas yang diabaikan. Meski sudah memiliki dasar hukum yaitu UU tentang Disabilitas. Di manakah nilai-nilai demokrasi dan HAM yang selalu dijunjung tinggi? ujar Ikhsan. (*)




Comments

comments


Komentar: 0