12 Desember 2018

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Berita Rekomendasi

Survei: Samarinda Kota Paling Sulit Urus Izin Batu Bara


Survei: Samarinda Kota Paling Sulit Urus Izin Batu Bara
(Foto: Ilustrasi)

KLIKSAMARINDA - Survei Indonesia Mining Institute (IMI) mengu‎ngkap fakta menarik di sektor pertambangan. Samarinda --ibukota Kalimantan Timur (Kaltim)-- ternyata masuk dalam daftar salah kota yang paling sulit mengurus izin batu bara di Tanah Air.

IMI mencatat, Kota Tepian merupakan satu dari 20 kabupaten/kota di Indonesia yang banyak mengalami adangan realisasi investasi. Wujudnya berupa penanaman modal baru maupun perluasan usaha. Survei ini sendiri dilakukan IMI terhadap 55 perusahaan tambang yang tersebar di 20 kabupaten/kota di Indonesia.

Bila ditilik, masalah itu bermuara pada kejelasan aturan dan kewenangan administrasi penerbitan izin di masing-masing lembaga negara.

"Hasil survei menunjukkan bahwa pada dasarnya persepsi atas potensi sumber daya mineral dan batu bara masih sangat positif. Namun, faktor kebijakan yang kurang mendukung sangat mempengaruhi kelayakan ekonomi sebuah investasi," sebut Ketua IMI, Prof Irwandy.

Kabupaten-kabupaten ini merupakan bagian dari sekian banyak kabupaten penerima dana bagi hasil dari sektor pertambangan dengan nilai lebih dari Rp 20 miliar per tahun.

Permasalahan yang paling banyak dikeluhkan adalah ketidak pastian administrasi. Ini sangat erat kaitannya dengan persyaratan pengurusan sebuah izin pendirian usaha di satu daerah. "Seringkali ditemukan, berbeda lokasi syarat perizinannya jauh berbeda," jelas Irwandy.

Sementara, soal inkonsistensi aturan, lanjut Irwandy, sangat merugikan para investor dan pengusaha karena sebuah aturan maupun perizinan sangat mudah berubah tergantung penilaian subjektif alias berdasarkan alasan suka tidak suka dari masing-masing pemangku kewenangan.

"Misalnya ada sebuah perusahaan, awalnya sudah dapat izin lokasi. Bangunan pabrik sudah dibangun, izin dari pusat dan lain-lain sudah ada. Tiba-tiba pemerintah kabupaten dan kotanya ‎mencabut izin lokasi dan akhirnya bangunan pabrik dipermasalahkan. Itu kan bahaya untuk investor," sebut Irwandy.

Selain itu, permasalahan yang cukup banyak dikeluhkan adalah persoalan perizinan ganda baik antara pemerintah pusat dan daerah maupun anatar kementerian. "Sering kali investor harus urus izin yang sama di dua lembaga. Sangat tidak efisien dan high cost (biaya tinggi, Red.)," pungkas Irwandy.‎ (*)


Reporter : Fajar    Editor : Fai



Comments

comments


Komentar: 0