17 Desember 2017

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Berita Rekomendasi

Pelantikan Pejabat Pemkot Samarinda, Ini Catatan Walikota


Pelantikan Pejabat Pemkot Samarinda, Ini Catatan Walikota
Walikota Samarinda, Syaharie Jaang tampak menyalami para pejabat usai dilantik, Kamis 2 Februari 2017 di Aula GOR Segiri Samarinda (Foto: NR Syaian/KLIKSAMARINDA.COM)

KLIKSAMARINDA.COM - Sebanyak 879 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dikukuhkan. Bertempat di Aula GOR Segiri, Jalan Kesuma Bangsa, Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) dalam agenda Pengangkatan dan Pengukuhan PNS dalam Jabatan Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemkot Samarinda.

Pada acara tersebut, Walikota Samarinda, Syaharie Jaang melantik pejabat eselon IV. Tampak Hadir pula, Wakil Walikota Samarinda, Nursyirwan Ismail, dan beberapa pejabat di lingkungan Pemkot lainnya.

Kepada seluruh pejabat, Walikota Samarinda menyampaikan pentingnya komitmen dan moralitas serta tanggung jawab sebagai pejabat. Selain itu, pejabat juga perlu memiliki sistem dan etos kerja yang tinggi, memahami posisi, peran, tugas, dan fungsi serta wewenangan dari instansi tempatnya bertugas.

"Untuk pejabat yang dilantik, saya ingatkan untuk selalu bersyukur dan menjalankan amanah dengan baik. Karena tidak semua dapat kesempatan seperti ini. Belum lagi banyak staf-staf yang telah memenuhi syarat. Ditambah lagi dengan para pencari kerja," ungkapnya pada awak media seusai acara, Kamis, 2 Februari 2017.

Jaang juga menjelaskan, setiap pegawai wajib memiliki pengetahuan dan wawasan serta mampu bekerjasama dalam tugas selaku aparatur pemerintah. Jaang berharap, pejabat yang menduduki posisinya memiliki kompetensi yang tepat.

"Jangan sampai nanti ada pejabat dengan kompetensi secara akademis di instansi A, diletakkan di instansi B," ungkapnya.

Dalam kesempatan ini, Walikota Samarinda 2 periode itu menegaskan kepada kepala setiap bidang untuk menyusun para pejabatnya. Karena, lanjut Jaang, jangan sampai memberikan posisi yang tidak tepat sebagai pejabat pemerintah.

"Kalau instansi benar menyusun, jadi, saat ada perombakan jabatan, diberikan kepada yang tepat. Jangan karena untuk memberikan kesempatan kepada seseorang, lalu meninggalkan yang lain. Ini harus dicek. Soalnya, banyak terjadi promosi baru, sedangkan yang menunggu ini juga banyak," tegasnya.

Selain pengukuhan dan pelantikan, ada pula pergeseran jabatan di tingkat lurah yang mutasi ke instansi.

Saat disinggung soal keterkaitan keterbatasan anggaran dengan mutasi pejabat, Jaang mengutarakan bahwa ini tidak ada hubungannya.

"Ini murni hubungannya dengan Peraturan Pemerintah, PP No. 18 Tahun 2016. Tetapi, mungkin salah satunya ada kebijakan pusat karena hal itu. Membatasi jumlah pejabat dalam UPTD, kepemilikan Kepala Bidang dalam setiap instansi, itu sudah ada standar dan sistem penilaiannya," pungkasnya. (*)

Reporter : NR Syaian    Editor : Dwi Hendro B.



Comments

comments


Komentar: 0