18 Oktober 2017

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Berita Rekomendasi

Telan Korban, Ini Perusahaan Tambang yang Terancam Ditutup


Telan Korban, Ini Perusahaan Tambang yang Terancam Ditutup
Police line dipasang di lokasi eks tambang PT CEM yang merenggut nyawa Ardi. (Foto: Ist)

KLIKSAMARINDA - Kematian Ardi (13) di lubang eks galian tambang PT Cahaya Energi Mandiri (CEM) di Samarinda Senin (25/5/2015) lalu, bisa jadi peringatan bagi perusahaan batu bara di Kalimantan Timur.

Pasca kejadian, Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak, Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim, Kelompok Kerja (Pokja) 30, Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kaltim, Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kaltim, melakukan pembicaraan serius membahas persoalan lubang tambang yang tidak direklamasi di Samarinda.

Dari hasil pertemuan itu, Faroek meminta Inspektur Tambang menyusun rekomendasi pencabutan Izin Usaha Produksi (IUP) perusahaan yang mengakibatkan tewasnya Ardi dan 9 anak lainnya di lubang tambang.

Dalam pernyataannya, Faroek berjanji segera mencabut IUP sejumlah perusahaan yang berkaitan dengan kasus ini. Diantaranya PT Graha Benua Etam (GBE), PT CEM, PT Hymco Coal, PT Energi Cahaya Industritama (ECI), dan PD PAU-PPM.

Untuk diketahui, Ardi merupakan korban ke 10 yang merenggang nyawa di kolam eks tambang yang berada di dekat pemukiman di Kota Tepian. Kematian Ardi menambah rentetan catatan kelam di Kaltim bahwa pengawasan terhadap perusahaan tambang di Bumi Mulawarman masih sangat lemah.

Dinamistor Jatam Kaltim, Merah Johansyah mengungkapkan, Faroek meminta delapan Inspektur Tambang yang berada dibawah naungan Distamben segera menyetor daftar perusahaan tambang yang terlibat dalam kematian 10 bocah di lubang eks tambang.

"Katanya akan mencabut IUP sesuai rekomendasi yang diberikan, baik itu dari Jatam, tinggal ditanda-tangani saja Berita Acara (BA)-nya," katanya.

Merah mengatakan, bukan hanya mendorong pencabutan IUP, namun juga proses hukum harus tetap berjalan sesuai Undang-Undang Pertambangan dan UU Lingkungan Hidup termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

"Selama ada badan usaha harus tetap diproses. Kan IUP dicabut bukan berarti kewajiban perusahaan untuk melakukan reklamasi hilang, tidak seperti itu. Izin usaha dicabut kemudian badan usahanya dibawa ke peradilan," pungkas Merah. (tar)

 

Reporter : Tar    Editor : Fai



Comments

comments


Komentar: 0