18 Agustus 2017

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Eksklusif Berita Rekomendasi

KPK Mau ke Kutai Kartanegara, Ada Apa?


KPK Mau ke Kutai Kartanegara, Ada Apa?
Komisi Pemberantasan Korupsi

KLIKSAMARINDA.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berjanji akan berkunjung ke Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur (Kaltim). Kunjungan ini dilatari belum diserahkannya data pertambangan dari Pemkab Kukar kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.

"Kita akan datang ke daerah tingkat dua yang belum menyerahkan datanya ke Provinsi. Dan hal ini tidak hanya terjadi di Kaltim saja," kata Wakil Ketua KPK La Ode M Syarif, di Kantor Gubernur Kaltim, tengah pekan lalu.

Tidak kooperatifnya Pemkab Kukar berdampak pada penundaan pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) non Clean and Clear yang dideadline 12 Mei lalu.

"Harusnya 12 Mei lalu. Tapi kita beri kelonggaran kepada daerah. Sebab, tidak fair juga jika semua dibebankan ke Gubernur. Karena yang menerbitkan IUP inikan Bupati/Walikota," kata La Ode.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kaltim, Amrullah memastikan hanya Kabupaten Kukar yang belum memberikan data pertambangan ke Pemprov Kaltim.

"Tinggal Kukar saja. Yang lain sudah semua. Kita belum bisa bikin serah terima data tambang dari Bupati/Walikota ke Gubernur karena masih menunggu Kukar. Pak Gubernur maunya sekaligus," kata Amrullah.

Dinamisator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim, Pradarma Rupang meminta KPK menggunakan kewenangannya, untuk memeriksa Pemkab Kukar.

"Tidak usah dikunjungi. Panggil dan periksa saja langsung. Karena KPK punya kewenangan untuk memanggil," saran Rupang.

Rupang pun mengaku heran dengan sikap Pemkab Kukar yang menutup rapat data pertambangan.

"Jangankan kepada kami (Jatam). Kepada Pemprov pun mereka tertutup. Ini ada apa?," tanya Rupang.

Sebagai latar, Jatam telah memenangkan sengketa informasi melawan Pemkab dan Distamben Kukar hingga tingkat kasasi.

"Tapi sampai sekarang data IUP itu tidak diberikan ke kami. Padahal, masyarakat berhak tahu pengelolaan lingkungan oleh perusahaan di sekitarnya. Tidak ada kaitannya dengan persaingan usaha," tegas Rupang.

Berdasarkan data Distamben Kaltim, ada sekitar 105 tambang yang non Clean n Clear (CnC). Sedangkan versi Jatam, masih ada 330 IUP yang non CnC di Kaltim. (*)

Reporter : Tar    Editor : Dwi Hendro B



Comments

comments


Komentar: 0