21 November 2017

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Berita Rekomendasi

Petugas Kebersihan Kota Samarinda Curhat Ke DPRD Kaltim, Ada Apa?


Petugas Kebersihan Kota Samarinda Curhat Ke DPRD Kaltim, Ada Apa?
Pertemuan antara pekerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda bersama DPRD Kaltim pada 5 April 2016 (Foto: Humas DPRD Kaltim)

KLIKSAMARINDA.COM – Pekerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Samarinda menuntut agar Pemerintah Kota Samarinda segera memenuhi aspirasi mereka. Para pekerja ini mengadukan Pemkot Samarinda ke DPRD Kaltim pada Selasa 5 April 2016.

Menurut Sekretaris DPD SBSI 1992 Provinsi Kaltim, Sultan, para pekerja ini menuntut pengembalian kelebihan pemotongan BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp600 juta dan pemaksaan pemotongan zakat 2,5 persen oleh DKP Kota Samarinda.

Para pekerja juga menyampaikan tuntutan meminta upah tenaga kerja sesuai dengan upah minimum kerja (UMK) Kota Samarinda terhitung bulan Januari 2016. Selain itu, ada dugaan pekerja fiktif di DKP Kota Samarinda.

Selain itu pekerja DKP Kota Samarinda tidak percaya sepenuhnya dengan Inspektorat Kaltim, dan meminta KPK melakukan pemeriksaan dugaan tindak korupsi DKP.

Para pekerja yang didampingi DPD Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) 1992 Provinsi Kaltim menyatakan, mereka ke DPRD Kaltim karena beberapa kali mediasi bersama DPRD Kota Samarinda tak menemukan solusi.

Menengarai hal tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Zain Taufik Nurrohman, didampingi anggota Komisi Mursidi Muslim bersedia memfasilitasi.

Komisi IV akan menjadwalkan pertemuan melalui Banmus DPRD Kaltim untuk memanggil pihak terkait.

Pertemuan akan berlangsung antara DPRD Kota Samarinda, Disnaker Kaltim, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, MUI Kota Samarinda, Inspektorat Kota Samarinda serta lembaga terkait lainnya.

“Komisi IV DPRD Kaltim memiliki tanggung jawab dan meminta waktu untuk menjadwalkan pertemuan menindaklanjuti upaya penyelesaian permasalahan. Mengenai hal ini, Inspektorat Kota Samarinda perlu hadir dalam penyelidikan terhadap penyelewengan keuangan negara jika memang benar adanya,” kata Zain. (*)

Reporter : humas dprd kaltim    Editor : Dwi Hendro B.



Comments

comments


Komentar: 0