18 Oktober 2017

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Berita Rekomendasi

H-7, THR Wajib Diberikan


H-7, THR Wajib Diberikan
Sandra Puspa Dewi. (Foto: Ist)

KLIKSAMARINDA - DPRD Kalimantan Timur mengingatkan agar tunjangan hari raya wajib diberikan. Tenggatnya, H-7 sebelum Lebaran. Anggota

Komisi II DPRD Kaltim, Sandra Puspa Dewi, menegaskan jika nominal THR harus mengacu pada ketetapan pemerintah kabupaten/kota setempat atau sebesar satu kali gaji.

"Setiap perusahaan wajib memberikan THR satu bulan gaji jika karyawan itu telah bekerja selama 12 bulan atau lebih secara terus menerus," katanya.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengingatkan, karyawan baru yang bekerja selama tiga bulan atau kurang dari 12 bulan, juga berhak mendapatkan THR secara proporsional. "Tentunya sesuai upah yang tersedia di masing-masing perusahaan," ujarnya.

Untuk mengingatkan perusahaan --sesuai aturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 4 Tahun 1994 tentang Tenaga Kerja-- DPRD akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk melayangkan surat ke semua perusahaan di kabupaten/kota.

"Itu perlu dilakukan karena tidak semua perusahaan sadar memenuhi kewajibannya dan bisa dilaksanakan tepat waktu," papar Sandra.

Dalam surat yang dilayangkan itu, tertulis jika perusahaan tak boleh membedakan status karyawan --baik karyawan tetap, karyawan kontrak, karyawan borongan, dan lain sebagainya. Sementara untuk besaran THR, perusahaan tentu memiliki hitungan proporsional tersendiri.

"Sudah ada aturan yang mewajibkan perusahaan memberikan THR itu kepada semua karyawan. Kalau sudah diingatkan tapi tidak melaksanakan, tentu perusahaan yang bersangkutan bisa diberikan sanksi," jelas Sandra.

Selain itu, pemberian THR bagi karyawan merupakan tradisi sekaligus upaya untuk memenuhi kebutuhan pekerja saat merayakan hari besar keagamaan.

Makanya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim melalui Pemkab dan Pemerintah Kota (Pemkot) beserta Saruan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait juga wajib mengawal semua perusahaan dalam memberikan THR kepada karyawannya.

"Penting seluruh jajaran pemerintah berkoordinasi. Jangan tunggu dekat baru kita semua kelabakan. Lebih cepat dirumuskan hasilnya lebih baik, karena hal ini menyangkut kepentingan masyarakat," tukas Sandra. (*)

Reporter : Humas DPRD Kaltim    Editor : Fai



Comments

comments


Komentar: 0