21 November 2017

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Berita Rekomendasi

Pernyataan Wapres Dikritik Legislator Karang Paci


Pernyataan Wapres Dikritik Legislator Karang Paci

KLIKSAMARINDA - Larangan memutar kaset pengajian dengan pengeras suara di masjid oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, dikritik legislator di Karang Paci.

Menurut anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Ahmad Rosyidi, pernyataan itu menimbulkan polemik di masyarakat. Termasuk di Kalimantan Timur.

"Hampir setiap hari, masyarakat, organisasi keagamaan, dan pengurus masjid mempertanyakan masalah ini. Intinya, mereka semua menolak pernyataan dari pemerintah pusat itu," katanya.

Menurut Rosyidi, pernyataan wapres mempunya dua implikasi fundamental. Pertama, menghilangkan salahsatu budaya keislaman yang sudah berlangsung lama dan berkesinambngan.

Kedua, menggurung pendapat jika memutar kaset pengajian dengan pengeras suara di masjid mengganggu keragaman dan kenyamanan umat beragama lain. Padahal, jelas Rosyidi, fakta di lapangan menyimpulkan pernyataan JK terbantahkan.

Misalnya, suara pengajian yang hampir diperdengarkan di masjid --terlebih menjelang azan-- tak ada yang mempermasalahkan. Baik dalam kalangan muslim maupun nonmuslim.

"Salahsatu petinggi umat Kristiani bahkan sudah mengeluarkan pernyataan kalau hal itu tidak mengganggu, karena merupakan bentuk toleransi umat beragama," tegas Rosyidi.

Disamping itu, Rosyidi melihat, pemutaran kaset pengajian dengan pengeras suara di masjid sebagai salahsatu penanda bagi umat Islam untuk mempersiapkan diri melaksanakan kewajibannya sebelum azan.

Fakta lainnya, urai Rosyidi, sudah tidak terhitung berapa dari mereka yang menjadi mualaf karena hidayah datang ketika mendengar suara pengajian itu.

"Saya mengimbau agar masyarakat tidak terpengaruh dalam pernyataan ini. Terus saja laksanakan karena sebagai bentuk kearifan lokal, terlebih di kampung-kampung. Jangan sampai masalah ini menjadi gangguan dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan," sebutnya.

"Pemerintah pusat jangan sampai mengeluarkan pernyataan dan kebijakan yang menimbulkan polemik di masyarakat,” imbuh Rosyidi. (*)

 

Reporter : hms4    Editor : Fai



Comments

comments


Komentar: 0