20 Januari 2018

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Berita Rekomendasi

Faisal Basri Ragukan Kemampuan BUMD Pemprov Kaltim


Faisal Basri Ragukan Kemampuan BUMD Pemprov Kaltim
Faisal Basri. (Foto: Ist)

KLIKSAMARINDA - Faisal Basri mengkritrik Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2015.

Bagi ekonom itu, Menteri ESDM Sudirman Said tidak secara tegas membatasi jatah participating interest (PI) sebesar 10 persen bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam mengelola blog migas yang akan kadaluarsa kontraknya.

"Ada klausul paling banyak 10 persen, tetapi ada kalimat berdasarkan kelaziman bisnis. Ini tidak tegas," katanya, seperti dikutip KlikSamarinda dari laman CNN, Selasa (23/6/2015) hari ini.

Makanya, Faisal mengaku tidak heran jika Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) --melalui BUMD miliknya, PT Migas Mandiri Pratama-- bersikukuh akan tetap meminta porsi PI sebesar 19 persen dari wilayah kerja Mahakam.

"Saya tidak setuju masuk lewat BUMD. Banyak yang tidak benar. Kalau saya lebih memilih langsung saja masuk ke APBD (Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah, Red.). Kenapa harus ribet lewat BUMD?" tegasnya.

Bagi Faisal, jika porsi PI masuk ke APBD, hal itu dinilai lebih transparan dan mempermudah proses pengawasan.

Sementara, jika melalui BUMD, rentan diselewengkan oleh oknum pejabat daerah. Potensinya adalah memilih menggandengan swasta untuk memenuhi pendanaan yang dibutuhkan pada proyek itu (cashcall).

Seperti diwartakan, PT Pertamina (Persero) sebagai operator anyar Blok Mahakam mulai 2018 menyebut, perseroan membutuhkan cashcall sebanyak US$ 2,5 miliar per tahun untuk mengoperasikan Mahakam.

Sementara itu, menurut Direktur Jenderal (Dirjen) Migas Kementerian ESDM, IGN Wiratmaja, pemerintah pusat telah mengimbau pemerintah daerah (Pemda) untuk tidak menggunakan alokasi APBD untuk menutupi cashcall.

Namun, mekanisme pembiayaan atas kepemilikan PI dapat dilakukan dengan beberapa cara.
Pertama, pemda dapat meminjam dana melalui skema penerbitan surat utang atau obligasi dan pembiayaan kredit lainnya.

Kedua, pemda --melalui BUMD-- bisa menggandeng Pertamina atau kontraktor lain untuk menutupi kebutuhan cashcall.

Menilik hal itu, Wiratmaja menyebut tak ada alasan bagi pemda untuk bekerjasama dengan swasta untuk menutupi kebutuhan cashcall.

"Kami ingin PI ini dirasakan langsung masyarakat. Jadi PI untuk pemda harusnya dikelola BUMD 100 persen," terangnya. (*)

 

Reporter : Ken    Editor : Fai



Comments

comments


Komentar: 0