18 Oktober 2017

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Berita Rekomendasi

DPRD Kaltim Telisik Kejelasan Kilang Bontang


DPRD Kaltim Telisik Kejelasan Kilang Bontang
(Foto: Ilustrasi)

KLIKSAMARINDA - Wacana pembangunan kilang minyak oleh pemerintah pusat di Bontang, Kalimantan Timur, ditelisik kebenarannya oleh DPRD Kaltim. Melalui Panitia Khusus (Pansus) Rencana Tata Ruang Wilayah Kaltim, rencana itu coba dipastikan.

Bagi Ketua Pansus RTRW DPRD Kaltim, Veridiana Huraq Wang, konsultasi dengan pemerintah pusat itu merupakan bahan masukkan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah RTRW.

Sebab, rencana pemerintah pusat itu harus disesuaikan dengan kebijakan pembangunan daerah. Terlebih saat ini, ujar Diana, DPRD Kaltim bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim sedang serius menggarap Raperda tentang RTRW 2014-2034.

"Mengenai kebijakan penentuan wilayah strategis yang baru oleh pemerintah pusat, Pansus RTRW dan Pemprov Kaltim perlu meminta penjelasan mengenai ini," katanya.

Diana tak menampik kabar rencana pembangunan kilang minyak di Kota Taman --julukan Bontang-- menjadi salahsatu bahasan serius saat rapat kerja Pansus RTRW DPRD Kaltim bersama Pemprov Kaltim, Senin (20/4/2015) lalu.

Mengenai penetapan kawasan strategis baru, Pansus RTRW DPRD Kaltim sepakat untuk bertanya langsung kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang serta Kementerian Kehutanan (Kemenhut).

"Kami tentu berharap perda RTRW Kaltim ketika disahkan dapat aplikatif. Beberapa penyesuaian memang perlu dilakukan. Apalagi perda itu akan digunakan hingga 20 tahun mendatang untuk menetukan arah kebijakan pembangunan Kaltim," jelas politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.

Sementara itu, hal senada juga diungkapkan anggota pansus RTRW DPRD Kaltim, Herwan Susanto. Politisi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) ini menyatakan, penetapan kawasan strategis untuk kilang di Bontang, luasnya tiga kali lipat dari kilang di Balikpapan. Makanya, terang Herwan, perlu menjadi perhatian dalam pembahasan RTRW.

"Dampak sosialnya harus dipikirkan. Perda tentu harus sinergi dengan kebijakan-kebijakan yang ada. Sebelum terlambat, kami perlu mendapat kejelasan lebih dulu mengenai rencana pembangunan kilang itu, seperti apa detailnya, lokasi, dan berapa luasnya," tukas Herwan. (*)

Reporter : Ken    Editor : Fai



Comments

comments


Komentar: 0