20 September 2017

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Berita Rekomendasi

Pemerintah Dianggap Lambat Loading Tangani Kasus Korban Lubang Tambang


Pemerintah Dianggap “Lambat Loading” Tangani Kasus Korban Lubang Tambang
Diskusi mahasiswa Unmul membahas penanganan hukum kasus korban lubang tambang pada 8 Desember 2015 (Foto: Robi/KlikSamarinda)

KLIKSAMARINDA - Pemerintah dianggap “lambat loading” dalam menyikapi kasus korban lahan tambang yang terjadi di Samarinda Kalimantan Timur (Kaltim). Hal tersebut disampaikan Hendriansyah Hamzah dalam diskusi yang diadakan dan dihadiri oleh mahasiswa semester 3 Konsentrasi Hukum Lingkungan Universitas Mulawarman.

Dalam diskusi tersebut, Herdiasyah membahas aspek hukum terhadap penyelesaian kasus 12 korban lubang tambang. Salah satunya, anak bernama Aprilia Wulandari yang ditemukan meninggal pada 18 November 2015 lalu. Bocah warga Karang Mulya, RT 17 Lok Bahu itu ditemukan terbujur kaku di lubang tambang.

“Saya menganggap tidak adanya upaya yang serius dari pihak pemerintah dan dianggap “lambat loading” untuk menyikapi hal tersebut” ucap Hendriansyah pada Selasa siang 8 Desember 2015.

Hendriansyah selaku pemateri juga sebagai dosen Konsentrasi Hukum Lingkungan Universitas Mulawarman menjelaskan perusahaan tambang juga seharusnya mengikuti peraturan perundang-undangan tambang.

Tragedi lubang bekas tambang yang terjadi di kota Samarinda ini hanya sebagian kecil dari tragedi-tragedi yang diketahui publik. Menurut Herdiansyah, pihak kepolisian setempat juga berkata kasus ini tidak bisa dilanjutkan.

Pasalnya, kasus itu dianggap kesalahan dari pihak korban. Kasus tersebut, imbuh Herdiasyah, dianggap sudah selesai setelah pemberian santunan sebesar 3-4 juta kepada pihak korban.

Padahal, menurut Herdiansyah, sesuai dengan sangkaan kitab undang Hukum pidana (KUHP) pasal 359, kesalahan yang menyebabkan kematian orang lain diancam hukuman pidana lima tahun. Pun, bagi pihak yang bertanggung jawab akan dikenakan pidana yang disebutkan pada UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 112.

Marta, salah seorang peserta diskusi menyebutkan pentingnya reklamasi lahan bekas tambang untuk menghindari hal semacam ini. Tujuannya agar tidak terulang lagi.

“Harus ada transparansi dari pihak pemerintah dalam menyikapi masalah ini,”ujar Marta.

Pun, mahasiswa meminta agar pemerintah melakukan pengawasan terhadap aktivitas pasca tambang agar kejadian serupa tidak terulang lagi.

“Kami sebagai mahasiswa juga ingin menegaskan pada pemerintah untuk pengawasan dan juga pernyataan sikap mengenai hal ini agar tidak akan ada Wulandari-Wulandari yang lain lagi, agar tidak ada lagi nyawa-nyawa yang harus disumbangkan,” jelas Ode. (*)

Reporter : Robi    Editor : Dwi Hendro B



Comments

comments


Komentar: 0